PBNU Kritik Pasal-Pasal UU Cipta Kerja yang Diprotes Masyarakat Kepada Wapres Ma'ruf Amin

- 17 Oktober 2020, 13:16 WIB
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. /ANTARA/Reno Esnir

KABAR LUMAJANG - Disahkannya UU Cipta Kerja ditengah pandemi oleh DPR RI dan pemerintah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Para buruh melakukan aksi demontrasi untuk menolak UU Cipta Kerja ini dan memperjuangkan nasib mereka.

Tak hanya buruh, beberapa tokoh masyarakat juga melakukan kritik terhadap UU Cipta Kerja ini, seperti halnya yang dilakukan oleh pengurus Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dan Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menemui Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Kamis 15 Oktober 2020 malam.

Baca Juga: Jadwal Acara Kompas TV Sabtu 17 Oktober 2020, Jangan Lewatkan Dunia Dalam Sepekan

Kehadiran Kiai Said dan Kiai Miftach di kediaman Wapres tersebut untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan beberapa point Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang diprotes masyarakat, sebagaimana dilansir KabarLumajang.com dari laman NuOnline.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, poin-poin UU Cipta Kerja yang dianggap keliru oleh PBNU telah dirangkum dan dicatat dalam draft rekomendasi PBNU.

Karena itu, lanjut Kiai Said, pertemuan sekaligus menyerahkan draft kritik PBNU atas UU Cipta Kerja dilakukan.

“Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin,” kata Kiai Said usai sowan ke Wapres Kiai Ma'ruf Amin.

Halaman:

Editor: Sigit Wibisono


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X