Pemungutan Pajak Pulsa Kartu Perdana Token Listrik dan Voucer Berlaku 1 Februari, Simak Ketentuannya

- 30 Januari 2021, 11:50 WIB
Teknis Pemungutan Pajak Penjualan Pulsa hingga Token Listrik
Teknis Pemungutan Pajak Penjualan Pulsa hingga Token Listrik /Pexels

KABAR LUMAJANG - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta penyederhanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer.

Sebelumnya telah dikabarkan beredar informasi adanya pemungutan pajak baru untuk pembelian pulsa, kartu perdana dan lain sebagainya.

Namun hal tersebut dibantah secara tegas oleh Sri Mulyani yang melakukan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati.

Dikutip KabarLumajang.com dari laman resmi Pajak, Menteri Keungan menegaskan, penegakan pajak pengenaan pajak (PPN dan PPh) atas penyerahan pulsa/kartu perdana/token listrik/voucer sudah berlaku selama ini, sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru.

Baca Juga: Sinopsis Hercai Minggu 31 Januari 2021, Miran Usir Azize dan Sesali Perbuatannya pada Reyyan

Baca Juga: Sri Mulyani: Kalau Jengkel dengan Korupsi, Mari Brantas Bersama!, Netter Usulkan Hukuman untuk Koruptor

Baca Juga: Seoul Music Awards SMA 2021: Jadwal Tayang, Nominasi, Line Up Idol, MC dan Cara Nonton

Dalam laman tersebut juga dijelaskan beberapa poin mengenai ketentuan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan baru. Berikut informasi lengkapnya.

  • - Pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak secara elektronik (eFaktur).

 

Halaman:

Editor: Apriani Alva

Sumber: pajak.go.id


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network